EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI e-TAX COURT DALAM DIGITALISASI ADMINISTRASI SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN PAJAK
DOI:
https://doi.org/10.58738/lawyer.v4i2.1853Keywords:
Administrative Digitalization, Tax Disputes, E-Tax CourtAbstract
This study aims to analyze the effectiveness of the e-Tax Court implementation regarding the electronic filing of appeals and lawsuits as part of the digitalization of tax dispute administration at the Tax Court. The study employs a normative-juridical method with an empirical (socio-legal) approach, supported by statutory, conceptual, and historical approaches through a comparison of manual and electronic administrative mechanisms. A qualitative-descriptive analysis was conducted using primary, secondary, and tertiary legal materials, alongside administrative data on dispute filings from 2024 and 2025. The results indicate that the e-Tax Court possesses legal legitimacy derived from provisions concerning judicial power, the Tax Court, electronic information and transactions, and technical regulations on electronic hearing administration. Its implementation has brought significant changes to tax dispute administration through the digitalization of filing, document uploading, verification, notification, case monitoring, and the delivery of rulings. Empirically, the electronic mechanism demonstrates shorter resolution times compared to the manual mechanism and is capable of handling larger case volumes with a high rate of timely resolution. However, its effectiveness remains influenced by technological infrastructure, network stability, personnel competence, system security, and user digital literacy. The e-Tax Court effectively supports a judicial process that is simple, fast, efficient, and low-cost, yet it requires continuous strengthening of regulations and infrastructure.
References
Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah. (2025). Volume 7, Nomor 4, 1710–1718. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i4.6828
Ardison, A. (2021). Buku ajar hukum pajak dan peradilan hukum pajak (H. Wijayanti, Ed.). CV Jejak.
Asikin, Z. (2018). Pengantar metode penelitian hukum. RajaGrafindo Persada.
Berutu, L. (2020). Mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan e-Court. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 5(1).
Berliana, S. Z. S. (2024). Persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak Indonesia (e-Tax Court): Kendala dan dampaknya. Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi, 1(2), 156–172.
Bagian TIK, Subbagian PPITK. (2022). User manual sistem informasi e-Tax Court Bagian Administrasi Sengketa Pajak (ASP). Sekretariat Pengadilan Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Djatmiko, H. (2019). Implementasi peradilan elektronik (e-Court) pasca diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Jurnal Hukum Legalita, 1(1), 22–32. https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.28
Era Sopia, M. D., & Putra, A. N. J. (2023). Efektivitas penerapan aplikasi e-Court dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik (Studi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh). Jurnal Administrasi Nusantara Maha, 5(7), 710–719.
Erwiningsih, W. (2022). Implementasi penyelesaian sengketa pajak pada Pengadilan Pajak Indonesia. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2).
Fitria, A. N. A. (n.d.). E-Tax Court Pengadilan Pajak. Klikpajak. https://klikpajak.id/blog/e-tax-court-pengadilan-pajak/
Hafids, R. (2020). Prinsip-prinsip peradilan pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Journal of Notarial Law.
Handayani, N. P. L. (n.d.-a). E-Tax Court: Inovasi digital dalam penyelesaian sengketa pajak. Pajakku. https://artikel.pajakku.com/e-tax-court-inovasi-digital-dalam-penyelesaian-sengketa-pajak
Handayani, N. P. L. (n.d.-b). Reformasi hukum pajak melalui e-Tax Court di Indonesia. Pajakku. https://artikel.pajakku.com/reformasi-hukum-pajak-melalui-e-tax-court-di-indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). E-Court Mahkamah Agung RI. https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
Mardiasmo. (2021). Perpajakan. Andi.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
Munawaroh, N. (2023). Pelaksanaan e-Court dalam pengadilan dan manfaatnya. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/ecourt-pengadilan-agama-lt5e2577a68ea0d/
Nuryadi, E. (2021). Akselerasi dan implementasi e-Tax Court menjadi fokus utama dalam mendukung sistem layanan Pengadilan Pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pengadilan Pajak. (2020a). Buku panduan user manual pemohon banding dan gugatan. Pengadilan Pajak Republik Indonesia.
Pengadilan Pajak. (2020b). Buku saku e-Tax Court: Panduan singkat e-Tax Court. Pengadilan Pajak Republik Indonesia.
Pengadilan Pajak. (2020c). Hukum acara peradilan pajak. Pengadilan Pajak Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia. (2018a). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
Republik Indonesia. (2018b). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Republik Indonesia. (2019a). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Republik Indonesia. (2020). Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-16/PP/2020 tentang Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak.
Republik Indonesia. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Republik Indonesia. (2023). Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak.
Setiawan, A. D., & Putri, S. A. (2021). Implementasi sistem e-Court dalam penegakan hukum di Pengadilan Negeri. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2(2), 198–217. https://doi.org/10.23920/jphp
Soekanto, S. (n.d.). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
Sudarsono. (2019). Legal issues pada Pengadilan Peradilan Tata Usaha Negara pasca-reformasi: Hukum acara dan peradilan elektronik. Kencana.
Supriyadi, M. W. (2024). Administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik (e-Tax Court): Suatu tinjauan pustaka. Jurnal Pajak Indonesia, 8(1).
Sutedi, A. (2016). Hukum pajak. Sinar Grafika.
Sumarsan, T. (2022). Hukum pajak (O. Anna, Ed.; 1st ed.). CV Kampus Taka.
Toebagus Galang. (2022). Peran integrasi teknologi dalam sistem manajemen peradilan. Widya Pranata Hukum, 4(1), 65–83.
Yosua, D. U. (2021). Prosedur penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002., 71(1).
Yuda, S. P. (2008). Penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak [Disertasi doktoral, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro]



