ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 504/PID.SUS/2024/PN. BDG)
DOI:
https://doi.org/10.58738/lawyer.v4i2.1848Keywords:
Tindak Pidana Narkotika, Penguasa Narkotika, Pasal 112 Ayat (1)Abstract
This study aims to analyze the criminal offense of possessing non-plant-based Class I narcotics and the judges' legal reasoning in Bandung District Court Decision Number 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg. The research employs a normative legal method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. The analysis focuses on the application of Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the substantiation of the offense's elements, and the judges' reasoning in selecting the charge from the alternatives of Article 112 paragraph (1) and Article 114 paragraph (1). The analysis reveals that the defendant was proven to meet the elements of "any person," "without right or unlawfully," and "possessing non-plant-based Class I narcotics." Possession was established by the fact that the defendant retrieved and carried two packages of crystal methamphetamine with a net weight of 4.0534 grams, which laboratory testing confirmed to contain methamphetamine. Although the possession was carried out under the instruction of another party and was temporary in nature, these circumstances did not negate the defendant's factual control over the narcotics. The Panel of Judges selected Article 112 paragraph (1) because there was insufficient evidence regarding a transaction, sale, handover, or intermediation in the narcotics trade. The evidentiary process also satisfied the standards set forth in Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). Thus, the application of Article 112 paragraph (1) is fundamentally consistent with the principles of legality and criminal liability, although the distinction between possession and trafficking requires further elaboration.
References
Asikin, A., & Amiruddin. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. PT RajaGrafindo Persada.
Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Konstitusi Press.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025, October 26). Database peraturan.
Chazawi, A. (2019). Pelajaran hukum pidana bagian I. RajaGrafindo Persada.
Fajar, N. D., & Achmad, M. Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
Hamzah, A. (2019). Hukum acara pidana Indonesia. Sinar Grafika.
Harahap, M. (2016). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sinar Grafika.
Huda, C. (2015). Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Kencana.
Hutauruk, H., Sinambela, H., & A. (2025). Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular. Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).
Lamintang, P. (2013). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Mertokusumo, S. (2002). Penemuan hukum. Liberty.
Mertokusumo, S. (2013). Hukum acara perdata Indonesia. Liberty.
Mertokusumo, S. (2014). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Cahaya Atma Pustaka.
Mertokusumo, S. (2019). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Liberty.
Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi). Rineka Cipta.
Nawawi Arief, B. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Citra Aditya Bakti.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
Rukin, S. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
Soekanto, S. (2013). Sosiologi suatu pengantar. Rajawali.
Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
Sunarso, S. (2012). Politik hukum dalam Undang-Undang Narkotika. Rineka Cipta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905
Waluyo, B. (2002). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.



